uu 10 2016. Sejak itu, berlaku UU Nomor 19 Tahun 2016. uu 10 2016

Lanjut Usia Tahun 2016-2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pdf. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan. 48), Entune™ Audio Plus (version EU. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. PEMBERIAN sanksi administrasi merupakan salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perpajakan. Download Attachments File Downloads UU Pilkada Dalam Satu Naskah 1607. 2. 17, LN. pilkada-di-masa-pandemi-waspada-ancaman-money-politicJdih Kemnaker. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur. 08) may exhibit one or more of the following conditions: JAKARTA, KOMPAS. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1. Di akhir, Farwis lebih detail menjelaskan sejarah UU Nomor 10 Tahun 2016. jkn. pdf: Unduh : Bagikan. Surat pernyataan kepemilikan harta merupakan surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak dihadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta berupa saham, tanah, dan/atau bangunan adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta. NOMOR 43 TAHUN 2016 . Mengacu pada Pasal 37 Undang-Undang No. 10. Penilaian anda sangat bermanfaat untuk perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas layanan untuk lebih baik lagi. "Saya kira desain UU sudah sangat jelas. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling. go. “Saya kira desain UU sudah sangat jelas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 (UU/2014/28) (2014) tentang Hak Cipta. Kini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) tersendiri. Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini Tanggapan Pakar Hukum Tata. 2016 download: 66 analisis dan evaluasi dalam rangka membangun sistem hukum pidana anak 2016 download: 67 analisis dan evaluasi dalam rangka partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman. Kesehatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek(BeritaAmar Putusan:1. 10. Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan mulai berlaku pada tanggal diundangkan (19 Januari 2016). Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 dinyatakan. 79, TLN No. Sejak itu, berlaku UU Nomor 19 Tahun 2016. Diubah dengan : PERPRES No. a. Pasal yang diubah antara lain dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan Perumahan dengan Hunian Berimbang. UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 20 Tahun 2011; UU. Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa5. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan Koleksi ke dalam buku inventaris. pdf: Undang-undang: 10 / 2016 : PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG: Lihat Katalog :. Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa. KETENTUAN PENUTUP. PP No. 04 Februari 2016. 2 Dec 2013. 20. 20. UU Nomor 6 Tahun 2023. Judul. 68 or EU. 010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK. Sedangkan, perjanjian pemagangan dalam rangka pelatihan kerja, diatur dalam Pasal 22 UU Ketenagakerjaan jo. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282. 547, peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 7. Ketelitian Peta LPI Skala 1: 10. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. pdf. InfoASN. Nomor 71/POJK. Berikut pengertian warga negara menurut undang-undang tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 4: Warga Negara Indonesia adalah: a. Misi : Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang agama yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama. Pasal . CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan. ABSTRAK: 1. 1988, jdih. Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undang-undang ini. 12. Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat : 1. Dalam UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah;. 3. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah undang-undang yang mengatur sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyadari pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu. 2016/No. perubahan atas undang - undang nomor 18 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2017: Lihat Katalog : Lihat Abstrak : uu8-2017bt. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan. 10, ln 2016/no. Cyber pornography barangkali dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet. 10. ” 6. 1, LN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG. 11. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua tengah menunggu sikap KPU RI, berkenaan dengan kabar pembatalan cabup Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, melalui surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dalam formulir model A. com - Bima Aarya: Pemilu dan Pilkada kembali ke UU No. UU ini menimbulkan pro-kontra di kalangan partai politik, akademisi, dan masyarakat. TENTANG DATABASE PERATURAN. Artinya, sebelum ada putusan mesti ada. Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan. Tutup. peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014. 11. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dilaksanakan konsisten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Halaman ini telah diakses 108684 kali. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Ditetapkan: 01 Juli 2016. 201 ayat (10) UU Nomor 10/2016 yang menyatakan, a. UU P2SK disusun untuk mendukung dan mewujudkan upaya. STANDAR PRODUK SUPLEMENTASI GIZI . DAN KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN . 2016/NO. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habisDi pasal 162, UU Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan, Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. Pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi,Pemerintah Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan 8 Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 572016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864); 5. 2019/NO. Posisi Bawaslu sebagai penyelesai sengketa pemilu selanjutnya diperkuat oleh UU Nomor 10/2016 yang menyatakan putusan Bawaslu bersifat mengikat. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,. PUTUSAN Nomor 97/PUU-XIV/2016. id : 44 hlm. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi. : 1. Welcome! Log into your account. . 9 Tahun 1990 dijelaskan bahwa pengertian kawasan wisata adalah suatu kawasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca demi penyempurnaan kompilasi undang-undang ini sehingga lebih bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. 34 Tahun 2016 tentang Perubahan aPeraturan Menteri tas Kesehatan Nomor Tahun 2014 58 Standar tentang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1168dicabut), dan dinyatakan tidak berlaku. PUTUSAN Nomor 51/PUU-XIV/2016. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut: 1. Dokumen : Pemerintah Pusat. Kutai Barat: 83 Jemaah 8. Tutup. Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengajak jajaran KPU untuk satu suara mendorong dan mendukung DPR RI periode yang akan dilantik pada Oktober mendatang guna melakukan revisi terbatas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Berdasarkan UU No. 63 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbusan Akhir Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. E. Perubahan-perubahan mendasar dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Download : Peraturan Pemerintah tahun 2002 036 02. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. STATUS PERATURAN. UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. PUTUSAN Nomor 20/PUU-XIV/2016. Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Senin, 10 April 2023. Jakarta – Terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tak menjadi patokan penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu. 500. Artinya, UUD merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap penyelenggara. Namun KPU saat ini fokus persiapan Pilkada 2020. Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Pkpu Nomor 8 Upload. UU ini mencabut beberapa ketentuan dan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1). Saksi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang menegaskan, pengangkatan dan pelantikan Ema SumarnaUU 10 - 2016. Substansi Ketenagakerjaan. Ada 7 poin perubahan di revisi UU ITE. nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan. 12, tertanggal 20 September 2017 yang ditandatangani Koordinator Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo. Indonesia, Pemerintah Pusat. 130, tln. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN. 31, LN. Berdasarkan UU No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. Berdasarkan Judul Berdasarkan Nomor Berdasarkan Tahun. Frasa "dan termuat" dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), b. 10. Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic of Serbia On Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Official/Service Passports) LAHIRNYA Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk penyempurnaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak gelombang berikutnya, pada 9 Desember 2020 memberikan ketegasan bagi yang bermain politik uang. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; b. 000. Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi. UU No 10 Tahun 2016 Pasal 71 adalah aturan yang mengatur tentang penggunaan data kependudukan untuk kepentingan keamanan nasional. 5232, LL SETNEG: 36 HLM. 114, TLN NO. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan T. Rachmadi rahardjo. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s. tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan. Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden. 817 Jl. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian. Judul Tautan 1. BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi. 34 Pemilihan Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang. UU Nomor 10 Tahun 2016 Undang Undang (UU) Perubahan Kedua atas UU nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,. 8 R. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 000. 22 Juli 2013 Tanggal Pengundangan. ABSTRAK: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 3, TLN No. Pajak Penghasilan (PPh) - Ortax. 28876 kali dilihat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Undang-undang (UU) NO. KETERANGAN. Tahun. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. Jerinx dijadikan tersangka, buntut dari pertikaian dengan Adam Deni. UU Desa No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan.